Pengamat: PKS Kurang Etis dalam Komunikasi Politik
Pengamat: PKS Kurang Etis dalam Komunikasi Politik - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Prof
Asep Saeful Muhtadi, menilai PKS kurang etis dalam menjalankan
komunikasi politik terkait dengan penolakannya terhadap kenaikan harga
BBM bersubsidi yang bertentangan dengan keputusan koalisi.
"Ada ukuran
perilaku politik etis atau tidak, yaitu berkaitan dengan konsistensi dan
rasionalitas dari kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu," kata
Asep Saeful Muhtadi di Jakarta, Jumat.
Asep menjelaskan bahwa PKS menolak kenaikan BBM hanya sebagai pencitraan partai tersebut untuk meningkatkan elektabilitas.
Keputusan PKS itu, menurut dia,
tidak rasional karena apabila keputusan itu divoting, suara PKS akan
kalah meskipun bergabung dengan partai oposisi.
"Kalau hitungan jumlah kursi di
parlemen meskipun PKS menolak bukan berarti gabung dengan oposisi, tetap
suara mereka tidak menang. Karena itu keputusan menolak kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) tidak rasional," ujarnya. Fraksi PKS DPR RI dan DPP PKS
menegaskan menolak penaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat dan
tidak berdasar sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh
Pemerintah dengan baik. Salah satunya Pemerintah dinilai
tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal
membuat transportasi massal.
Namun, kader PKS di pemerintahan
bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus
menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Dalam rapat Sekretariat Gabungan
Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di rumah dinas Wakil Presiden
Boedino pada hari Selasa (4/6), PKS tidak hadir. Taufik Ridho mengklarifikasi
bahwa awalnya tidak ada undangan untuk Presiden PKS, tetapi partai itu
mengutus fraksi untuk hadir.
"Namun, pada pukul 18.00 WIB,
fraksi kami dihubungi protokol Wakil Presiden bahwa pertemuan tidak jadi
mengundang Ketua Fraksi PKS tetapi presiden partai," kata Sekjen PKS
Taufik Ridho di Jakarta, Kamis (13/6).
Dia mengatakan bahwa pada pertemuan Setgab Selasa (11/6) partainya tidak diundang untuk hadir.
Dalam Rapat Dewan Pimpinan
Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPTP PKS) pada hari Rabu (12/6)
menghasilkan keputusan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan
mengedepankan kepentingan masyarakat.
Rapat itu dihadiri para petinggi
partai, antara lain, Majelis Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen partai,
Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah Pusat, dan Bendahara
DPP PKS. Selain itu, menteri PKS di pemerintahan dan Fraksi PKS di DPR
RI diinformasikan hadir dalam rapat tersebut.
sumber: repoblika.co.id